Kadis P2KB Tapanuli Selatan Diduga Lakukan Tindak Korupsi Dana Penyuluhan KB

KILATTAPANULI.COM - Heboh, Kepala Dinas (Kadis) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Tapanuli Selatan (Tapsel), IL diduga telah melakukan tindak korupsi.

Dimana dana anggaran penyuluhan untuk para kader penyuluh Keluarga Berencana (KB) di tiap Kabupaten Tapsel telah cair pada tahun 2021 dan tahun 2022 oleh pemerintah dan telah dialokasikan di Dana Anggaran Khusus (DAK).

Adapun jumlah kader yang dialokasikan sesuai DAK sebanyak 248 orang jumlah kader penyuluhan KB.

Namun diduga dana tersebut tidak disalurkan dan telah dikorupsi oleh terduga Kadis P2KB dengan inisial IL.

Baca Juga: Punya Harta Rp 9 Miliar Lebih, Sekda Riau SF Hariyanto Jadi Sorotan Karena Tingkah Istri yang Suka Pamer Harta

Setelah mendengar isu tersebut awak media langsung mengkonfirmasi para kader penyuluhan KB di desa dan koordinator Tapsel.

Yang membuat tercengang adalah beberapa dari mereka telah dipalsukan tanda tangannya oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Salah satu mantan kordinator penyuluhan KB dikecamatan berinisial L yang menceritakan kepada awak media akan berapa jumlah dana alokasi tersebut.

“Dana Bantuan penyuluhan itu keluar di tahun 2021 yang di peruntukan untuk tim PPKBD (Pembantu Penyuluh Keluarga Berencana) dengan nominal per orang Rp 400 ribu per bulan," ungkapnya.

Baca Juga: SAH! Sri Mulyani Beberkan Soal Adanya Transaksi RP 300 Triliun di Kemenkeu

L juga menjelaskan, dengan rinci total keseluruhan Tim PPKBD itu berjumlah 248 orang se Kabupaten Tapsel.

"Yang mana jika dijumlahkan Rp 400 ribu per orang dikali 248 orang terus di jumlah lagi selama 24 bulan (2 tahun) berapa la itu total anggaran nya bg, 2 milyar lebih kan bang," jelasnya kepada awak media

Bahkan,L tiap bulan sebelum diberhentikan selalu di jumpai orang kepercayaan kadis untuk mengutip dana Penyuluhan tersebut yang juga sebagai Kordinator Kecamatan.

"Dana penyuluhan yang diberikan pemerintah ini sebenarnya kita tau, untuk mensupport kinerja kader penyuluhan KB di tiap desa,serta mempercepat program pemerintah khusus nya dalam penurunan Stunting”, terang L.